Perjalanan Panjang Tambang Emas Blok Silo Berakhir, PMII Jember tetap Waspada

Header Menu

Cari Berita

Perjalanan Panjang Tambang Emas Blok Silo Berakhir, PMII Jember tetap Waspada

Thursday, January 10

(09/01/19) Selama kurang lebih lima bulan terakhir, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Jember dan Masyarakat Silo akhirnya berbuah Hasil. Izin Penambangan Blok Silo oleh Kementerian ESDM akhirnya dicabut.

Pencabutan itu terjadi Setelah melalui persidangan Nonlitigasi di kantor Kemenkum HAM Jakarta, Rabu (09/01) yang dihadiri oleh Bupati dan Wakil Bupati Jember, Drs. Soegeng Riyanto (Camat Silo), Farohan (Kepala Desa Pace), KH. Hodri Arief, dan Taufik selaku tokoh masyarakat di Silo Jember.

Persidangan yang dipimpin majelis pemeriksaan Nasrudin, memutuskan untuk mencabut izin penambangan di Blok Silo.

Keputusan itu setelah Bupati Jember menggugat rencana penambangan Blok Silo setelah ada desakan keras dari masyarakat Silo dan segenap aktivis PMII cabang Jember. Selama kurang lebih 5 bulan terakhir, Jember diwarnai aksi demonstrasi besar-besaran dan mendesak bupati agar mengambil sikap tegas dan cepat atas tambang blok Silo.

Pada proses persidangan, Majelis pemeriksa sempat meminta keterangan perwakilan Pemprov Jatim dan utusan Kementerian ESDM. Fakta persidangan, keduanya mengakui tidak mengantongi rekomendasi penambangan Blok Silo dari Bupati Jember.

Kemudian, majelis pemeriksa meminta pendapat dua ahli yang dihadirkan di persidangan. Kedua ahli seperti Bivitri Susanti dan Charles Simabura, juga sepakat menyebut, bahwa seharusnya izin tambang melalui koordinasi dengan bupati. Sedangkan di Blok Silo, tidak melalui itu dan bisa disebut cacat formal.

Berdasarkan itu, kelima majelis pemeriksa yang diwakili Nasrudin, memutuskan bahwa rencana lelang di Blok Silo dihentikan karena cacat secara hukum.

Ahmad Hamdi Hidayatullah Ketua Cabang PMII Jember mengatakan “Kita ketahui bersama bahwa Provinsi Jawa Timur tidak menanggapi atas penolakan pertambangan untuk segera menarik surat rekomendasi WIUP blok Silo Jember. Walaupun demikian tetapi ada jalur hokum yang bisa di tempuh  yaitu non-letigasi. Sebab Non-letigasi dapat menyelesaikan suatu perkara di luar pengadilan sebagaimana di atur dalam undang-undang. Pertama, dalam penjelasan pasal 3 UU nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman disebutkan, ” Penyelesaian perkara diluar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitase) tetap di perbolehkan. Kedua, dalam UU nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif penyelesaian sengketa pasal 1 angka 10 dinyatakan Alternatif penyelesaian perkara ( Alternatif Dispute Resolution ) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang di sepakati para pihak, penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian para ahli. “ Dan juga kemarin saya pada tanggal 2 Januari 2019 menemui Wakil Bupati Jember untuk memastikan secepatnya kepmen itu di cabut secara resmi dan konstitusional.”

Namun, Hamdi tetap berharap kepada seluruh kader PMII Jember agar tetap waspada walaupun Izin usaha tambang telah dicabut. "Kita tetap memiliki kewajiban menjaga lingkungan, tidak hanya berhenti setelah izin tambang silo dicabut. Kita tetap pastikan Jember bebas tambang sampai kiamat terjadi." Ungkapnya. (azz)