PMII Jatim : BPJS Kesehatan Defisit, Rakyat Makin Menjerit

Header Menu

Cari Berita

PMII Jatim : BPJS Kesehatan Defisit, Rakyat Makin Menjerit

Friday, January 25


(25/01/19) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan kembali membuat aturan baru. Yakni meminta urun biaya kepada pengguna BPJS. Alasannya klasik, untuk menutupi defisit anggaran yang dialami BPJS. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 51 tahun 2018 tentang pengenaan urun biaya dan selisih biaya dalam program jaminan kesehatan menjadi alasan BPJS berkeinginan memberlakukan urun biaya tersebut.

Persoalan  defisit anggaran masih membelit Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyatakan defisit anggaran BPJS Kesehatan dapat mencapai Rp10,98 triliun pada akhir tahun lalu.

Penyakit tersebut membuat pemerintah dan manajemen BPJS Kesehatan memutar otak. Maklum, kalau terus dibiarkan, penyakit defisit keuangan dikhawatirkan akan mengganggu layanan kesehatan bagi masyarakat.

Pemerintah sudah mengeluarkan banyak kebijakan, seperti memberikan suntikan modal hingga menggunakan pajak rokok dan memanfaatkan dana cukai hasil tembakau agar masalah defisit BPJS bisa diatasi.

Menanggapi hal itu, PKC PMII Jatim angkat bicara. Kebijakan baru BPJS ini dianggap akan semakin mempersulit rakyat mendapatkan pelayanan kesehatan dan sudah beralihfungsi yang sebelumnya BPJS menjadi program pemerintah untuk membantu rakyat yang tidak mampu.

Abdul Ghoni, ketua PKC PMII Jatim mengatakan. "Saya melihat Pemerintah tidak konsisten menyelenggaran program jaminan kesehatan nasional, ini bisa di lihat dari plin-plannya keputusan program BPJS, mulai awal di launchingkan BPJS membawa konsep gotong royong dengan membayar iuran perbulan sesuai dengan Kelas yang di pilih. Hari ini, ada kebijakan baru. Ada aturan yaitu nambah iuran tambahan, peserta yang sudah terlanjur daftar dengan semangat mensukseskan Jaminan kesehatan nasional, sekarang seperti di jebak oleh BPJS."

Dia juga berpendapat, BPJS saat ini menjebak rakyat. Apalagi Permenkes nomor 51 tahun 2018 yang mengatur tentang urun biaya pengguna BPJS itu dianggap sebagai program untuk menutupi anggaran BPJS yang defisit. Hal itu juga akan menimbulkan potensi pungutan liar.

Hal senada juga disampaikan Abd. Latif Azzam, kader PMII Jawa Timur. "Sangat lucu kebijakan BPJS saat ini. Awalnya masyarakat ditawarkan program pelayanan kesehatan gratis. Setelah anggaranya Defisit, ternyata masih minta uang masyarakat untuk menutupi anggaran itu. Seharusnya pemerintah berani berbuat berani bertanggungjawab. Bukan malah rakyat yang disuruh menutupi anggaran itu. Sekalian hapus saja BPJS itu." Ungkapnya. (azz)